PEMERINTAH MENGHILANGKAN HAK PESANGON

Aksi unjuk rasa dari basis paling bawah serikat pekerja dari kota ke kota menggeliat, buruh menolak dengan tegas agar merevisi PP 78/2015 tentang pengupahan.  Begitu juga dengan Serikat Pekerja PT. Tanjungenim lestari Pulp and Paper ( SPPT TEL ), melalui afliasinya sudah menyatakan sikap penolakkan, telah melayangkan surat penolakkan ke menaker, untuk merevisi PP 78 yang mengkebiri hak buruh. 

Rasa sakit hati buruh akibat di tetapkannya PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang mengunci kenaikan upah minimum untuk tahun 2017 hanya sebesar 8,25 % belumlah usai. Kini pemerintah kembali ingin menghilangkan Hak Pesangon bagi Pekerja yang di PHK. Pemerintah wacanakan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengaku telah menerima masukan-masukan dari berbagai kalangan, salah satunya mengundang perawakilan dari Federasi dan Konfederasi serikat buruh dengan bertandang kerumahnya pada 29 Sept 2016. Seperti yang di sampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri selama ini isi aturan yang ada dalam Undang – undang 13 tahun 2003 masih belum mengakomodir persoalan ketenagakerjaan. (UU 13/2003) Ini masih dianggap kurang sip! dalam menata ketenagakerjaan, kita perlu banyak penyesuaian," kata Hanif, Selasa (11/10) seperti yang di kutip dari Kontan.co.id. 

Kemenaker akan mengadakan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan, Selain itu, akan dilanjutkan dengan rembuk ketenagakerjaan nasional. Salah satu contoh masalah yang menjadi polemik di kalangan pengusaha dalam aturan ketenagakerjaan itu ialah ketentuan kewajiban bagi pengusaha untuk membayarkan pesangon bagi para pekerjanya. Pengusaha merasa kewajiban membayarkan pensiun secara kumulatif dan pesangon bagi pekerja saat pemutusan hubungan kerja (PHK) akan membebani pengusaha. Selain dibebani dengan kewajiban pembayaran uang pesangon, pengusaha juga dibebani pembayaran uang penghargaan masa kerja bagi pekerja yang memenuhi syarat. Pengusaha merasa ketentuan pembayaran pensiun yang diatur dalam beleid itu tidak memberikan kepastian hukum. Sebab, dalam UU nomor 13 tahun 2003 itu ada dua pasal yang mengatur tentang pemberian pensiun dan pesangon, yakni pasal 156 dan pasal 167. 

Para pengusaha juga menilai aturan di dalam UU Ketenagakerjaan tersebut tidak sinkron dengan aturan pembayaran pensiun di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Alasan pengusaha yang merasa terbebani oleh pembayaran pensiun dan pesangon tersebut sangat tidak logis. Karena  iuran Jaminan Pensiun tersebut juga di bebankan kepada Pekerja. “Padahal seperti yang kita tahu dalam pasal 42 UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN mengatur bahwa uang pensiun ditanggung bersama antara pemberi kerja dan pekerja bukan hanya di bebankan kepada pengusaha.

Unjuk Rasa pengawalan Upah Minimum ada di mana –mana bahkan  menolak di revisi PP 78/2015 tentang pengupahan. Pandangan buruh di lihat dari produk hukum yang dikeluarkan sangat membebani buruh yang hanya mengakomodir kepentingan Pengusaha dengan menghilangkan hak pesangon bagi Pekerja yang di PHK. Menurutnya dengan adanya uang pesangon saja pengusaha masih dengan semena – mena melakukan PHK apalagi ini mau di hilangkan.JY