PRINSIP - PRINSIP KERJA ADIL DAN LAYAK

Terkadang kita tidak menyadari apa yang telah kita berikan dan dapatkan dari tempat kerja. ketidak berdayaan dan ketidaktahuan terkadang memaksa kita untuk menyamankan diri dari hal - hal yang seharusnya kita dapatkan, sepertinya situasi dan kondisi membuat kita harus puas untuk menerima keadaan ditempt kerja. Tidak bertindak karena ketidaktahuan, tidak bertindak karena ketakutan, membelenggu diri mensyukuri yang didapat berpasrah karena  kebodohan. 

Standar Kerja yang Adil dan Layak
Kondisi kerja yang adil dan layak diatur dalam Konvensi Ekosob yang telah diratifikasi
Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang No 12. Tahun 2005. Negara
mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan layak. Dalam
Konvensi Ekosob, kondisi kerja yang adil dan layak disebut dengan istilah kondisi kerja yang
adil dan meguntungkan,

1. Upah yang adil dan imbalan sesuai dengan pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan
    dalam bentuk apapun, khusus perempuan juga dijamin kondisi kerja yang tidak boleh
    lebih rendah dari pada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan
    yang sama
2. Kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga;
3. Kondisi kerja yang aman dan sehat;
4. Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih
    tinggi, tanpa didasari pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan;
5. Istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan
    gaji maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur umum;

Pengaturan mengenai standar kerja yang adil dan layak juga telah diatur lebih lanjut
dalam undang-undang yang lebih khusus yakni undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya. Instrumen Hukum atas Pekerjaan yang Adil dan Layak

Beberapa aturan pokok yang mengatur dan menjamin standar pekerjaan yang adil dan
layak bagi pekerja/buruh, sebagai berikut:
1. Pasal 27 ayat 2, Pasal 28, Pasal 28D UUD 1945
2. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh
4. Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial
5. Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan internasional
    tentang Hak-Hak Sipil dan Politk.
6. Diskriminasi (Konvensi ILO Nomor 100 dan Nomor 111);
7. Kerja Paksa (Konvensi ILO Nomor 29 dan Nomor 105); dan
8. Perlindungan Anak (Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182)
C. Implementasi Hak atas Pekerjaan yang Adil dan Layak

Implentasi terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan yang adil dan layak masih belum
maksimal karena masih banyak buruh yang tidak mampu memenuhi kehidupan dasarnya
dengan layak. Ada beberapa catatan  ketidadilan dengan trend pelanggaran hak atas
kerja adil dan layak, antara lain:

1. Buruh di PHK karena mogok kerja;
2.  Buruh di PHK sepihak tanpa ada penetapan dari pengadilan;
3. Upah buruh masih di bawah UMP/UMSK;
4. Perusahaan memainkan politik pecah belah pada karyawannya.
5. Perusahaan tidak mau ambil pusing keluhan pekerjanya.
6. Pengusaha mengkondisika kenyamanan pekerja terganggu sehingga kluar dari tempat kerja dengan     sendirinya.

- Pengusahan tidak melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukumtetap
- Penipuan atas informasi pekerjaan (berlainan dengan job desc yang diperjanjikan);
- Pelanggaran sistem kerja outsourcing;
- Mutasi Buruh yang berdampak pada akses ekonomi keluarganya;
- Kriminalisasi buruh yang berujung pada PHK;
-